Budaya Berbangsa Bernegara Indonesia


1. LATAR BELAKANG PEMIIRAN

Kita menyadari sepenuhnya perang kemerdekaan dimulai dengan Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan berakhir dengan pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949. Namun demikian perlu kita sadari bahwa sejarah perjuangan kemerdekaan yang dimulai dari pergerakan nasional pada permulaan abad ke-20 dapat dipandang sebagai kelanjutan dari perjuangan yan sebelumnya dilaksanakan secara kedaerah-daerahan, namun terdapat pebedaan kualitatif dalam perjuangan dimana unsur modernisasi mempengaruhi pola berpikir.

Tapi perlu untuk diingat bahwa penjajahan Belanda mempengaruhi proses perubahan dalam bersikap dan berperilaku dalam memasuki proses modernisasi. Proses itu tidak berakhir setelah kita mengakhiri penjajahan Belanda, melainkan kita melanjutkan dan meningkatkan proses modernisasi itu dalam pembinaan bangsadengan memelihara dan terus meningkatkan persatuan dan kesatuan nsional kita sambil menghormati secara wajar keanekaragaman dalam rangka persatuan dan keatuan nasional itu. Hal itu paling nyata dilambangkan oleh PANCASILA tidak hanya dasar Negara secara formal saja, tetapi juga telah menempa identitas bangsa kita.

Apa yang terjadi, para pemikir tidak lepas dari perdebatan yang dikenal “Polemik Kebudayaan” kearah mana pengembangan dan perkembangan Kebudayaan Nasional Indonesia seharusnya berkiblat ? budaya barat atau arah budaya yang sudah mentradisi di dunia timur khususnya di bumi Nusantara ?

Polemik yang berkepanjangan tidak jelasnya rumusan tentang “budaya berbangsa dan bernegara Indonesia” dalam menafsirkan seperti yang termuat dalam UUD ’45 yang tertuang dalam pasal 32 “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia” (sebelum dirubah) sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya, dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan

Bertitik tolak dari apa yang kita kemukakan diatas, maka dipandang perlu untuk merumuskan kembali apa yang diungkapkn dalam pasal 32 UUD ’45 (seselum perubahan) dengan mencantumkan ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

2. PENDEKATAN DAN RUMUSAN KONSEPSI

Untuk merumuskan suatu konsepsi sebagai pola berpikir dalam merumuskan satu gagasan atau idea yang dapat dipergunakan sebagai landasan, maka dieprlukan satu pendekatan. Pendekatan yang kita maksudkan disini “menguraikan huruf dari kata dan merumuskan menjadi kata bermakna kedalam sutua untaian kalimat yang dapat mendorong dalam bersikap dan berperilaku” dalam proses kemampuan berpikir.

Kata-kata yang hendak dirumuskan disini adalah BUDAYA, BERBANGSA, BERNEGARA, INDONESIA, dngan uraian sebagai berikut ;

BUDAYA, adalah kemampuan seseorang dalam (B)erpikir untuk dapat menggerakkkan (U)saha-usahadalam memanfaatkan kesadaran, kecerdasan dan akal untuk menciptakan (D)aya cipta dalam menjalankan (A)manah yang berlandaskan ke-(Y)akinan dengan (A)gama yang dianutnya.

BERBANGSA adalak manusia yang (B)erjiwa dengan landasan (E)tika, (R)ukun, (B)erbudi , ber-(A)qlak mulia dalam menjalankan hati (N)urani sebagai suatu (G)erakan dalam mewujudkan makna (S)osial dan (A)dil .

BERNEGARA adalah keinginan yang berlandaskan niat untuk (B)ersatu secara (E)mosional dan (R )asional dalam membangun rasa (N)asionalisme secara (E)klektis kedalam sikap dan perilaku (A)ntar yang berbeda (R )as dan (A)gama.

INDONESIA adalah wilayah kepulauwan yang ter-(I)ntergrasi secara (N)aional dari (D)aerah daratan dan lautan kedalam (O)rganisasi berbentuk (N)egara kesatuan untuk melaksanakan pembangunan (E)konomi dalam mewujudkan masyarakat (S)ejahtera sebagai realisasi (I)mpian yang di-(A)manatkan oleh UUD ’45.

Berdasarkan pendekatan yang kita utarakan diatas, diharapkan dapat dipergunakan untuk menyusun suatu konsepsi yang dapat dipergunakan untuk menyatukan sudut pandang dalam kita merumuskan, apa yang telah tertuang dalam pasa 32 UUD ’45 sebelum diadakan perubahan.

Degan sudut pandang itu, kita harapkan kita dapat menyatukan pola berpikir dalam merumuskan visi, misi, tujuan, strategi dalam mengaktualisasikan BUDAYA BERBANGSA BERNEGARA INDONESIA(B3I) sebagai pedoman dalam kita bersikap dan berperilaku dalam menjalankan fungsi, pekerjaan, kerja, jabatan, peran dan tanggung jawab dalam berbangsan dan bernegara.

3. PEMAHAMAN DAN PERAN B3I

B3I adalah wujud sikap dan perilaku sebagai Manusia Indonesia Seutuhnya dalam kemampuan memanfaatkan kesadaran, kecerdasan dan akal kedalam usaha mengaktualisasikan makna Budaya Berbangsa Bernegara Indonesia sebagai pedoman yang harus dianut selaku warga Negara.

Kepemimpinan nasional silih bergati dan menerapkan gayanya sendiri , sehingga ada satu kesan B3I bukanlah penentu keberhasilan, sehingga pada saat ia mencanangkan suatu gagasan untuk dilaksanakan, ia beranggapan sama luasnya dengan fungsi perencanaan itu sendiri tapi mereka tidak tahu arti dari sisi hal yang konkrit dan hal yang yang bersifat abstrak. Jadi yang menentukan keberhasilan terletak pada dimensi manusia itu sendiri.

Jadi berdasarkan pemikiran diatas, sudah saatnya suatu NKRI memiliki konsepsi B3I yang jelas, sehingga dapat diambil kebersamaan dalam bersikap dan berperilaku untuk menyelaraskan kedalam kepentingan seluruh masyarakat Indonesia dalam bertindak sesuai dengan tuntunan yang telah kita rumuskan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi yang berdemensi manusia Indonesia seutuhnya.

Untuk mengkomunikasikan B3I tersebut diperlukan langkah-langkah agar konsepsi B3I yang dituangkan secara formal diperlukan keterlibatan semua warga Negara Indonesia untuk memahami dan mempelajari sebagai landasan dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan bernegara.

Dari sudut pandang anthropologi menekankan pada sistem gagasan atau idea, sedangkan dari sudut sosiologi menekankan pada sistem sosial (perilaku). Bertitik tolak dari sudut pandang tersebut maka dapat dirumuskan pengertian budaya itu sendiri sebagai berikut :

  • Sistem nilai dan keyakinan bernegara yang mewarnai perilaku warga dan kegiatan bernegara
  • Cara atau kebiasaan kerja yang telah membudaya (tertanam) dalam satu organisasi bernegara.
  • Suatu pola terpadu dari tingkah laku masyarakat dalam bernegara antara lain pemikiran, tindakan, pembicaraan, ritual / upacara dan benda-benda.

Dengan memperhatikan pengertian-pengertian yang dikemukakan diatas, maka dapat pula kita simpulkan peran B3I sebagai suatu pemahaman tersebut diharapkan pula menjadi daya dorong dalam mewujudkan keputusan strategik agar dapat memberikan motivasi dalam usaha membina Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki intergritas pribadi, memiliki wawasan mengenai keagamaan, bahasa, sejarah, kesenian, kesusteraan, ilmu pengetahuan

4. UNSUR DAN PENGARUH B3I KEDALAM VISI DAN MISI

Dengan memperhatikan makna B3I, serta memperhatikan yang dinungkapkan oleh Koentjraningrat dalam bukunya “kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan, ia mengungkapkan bahwa kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud ialah :

1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-idee, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainnya.

2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dlam masyarakat,

3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Dari apa-apa yang telah kita uraikan diatas, maka yang termasuk unsur-unsur kedalam budaya berbangsa dan bernegara Indonesia yang diformalkan adalah :

NILAI, dalam arti apa yang lebih penting atau kurang penting, apa yang lebih atau kurang baik dan apa yang lebih benar atau yang kurang benar. Nilai budaya dapat berbentuk : Disiplin murni (taat bekerja dengan penuh kesadaran) ; Kreatif individu / kelompok ; Inovasi organisasi ; Mengutamakan mutu dan produktivitas ; Kepuasan bersama ; Profesional (mengerti apa yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya) ; Proaktif (tanggap dan tidak menunggu perintah) ; Jiwa pelayanan ikhlas, ramah tamah ; Kerjasama ; Adaptif ; Tabah (tinah kenal putus asa) ; Menghargai waktu ; dsb.(bertolak dari nilai 45 butir dalam P4)

NORMA , dalam arti aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur penilaian. Atau dapat juga dikatakan norma adalah aturan yang mengikat sebagai panduan, tatanan dan kendali tingkah laku individu dalam organisasi berbangsa dan bernegara Indonesa Seluruh peraturan yang diterbitkan harus dijiwai oleh nilai-nilai yang disepakati bersama sebagai tuntunan dalam bersikap dan berperilak.

WEWENANG, dalam arti kemampuan untuk mengambil keputusan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Wewenang adalah kekuasaan yang syah untuk melaksanakan peranan sesuai dengan jabatan untuk mewujudkan harapan-harapan selaras dengan B3I. Wewenang merupakan wahana untuk memasyarakatkan nilai-nilai dan norma-norma dalam B3I.

GANJAR , dalam arti imbalan yang diberikan secara wajar dan adil baik bersifat finansial maupun non finansial. Atau dengan kata lain ganjar adalah imbalan dalam bentuk penghargaan atas prestasi positip atau hukuman atas prestasi negatif. Sistim pemberian ganjar mndorong terwujudnya B3I dan tercapainya sasaran organisasi dalam bernegara sebagai manusia yang seutuhnya.

VISI DAN MISI B3I

Bertitik tolak dari pemikiran intuitif, maka diperlukan satu pernyataan singkat agar dapat menuntun arah yang hendak kita tuju di masa depan yang kita sebut dengan :

VISI B3I adalah kemampuan manusia Indonesia seutuhnya membangun CITRA sebagai manusia yang unggul berdasarkan pelaksanaan pemahaman yang mendalam atas B3I sebagai penuntun menuju ke ARAH kesiapan yang mampu memasuki setiap perubahan dengan TUJUAN membangun kebiasaan yang produktif .

MISI B3I adalah kemampuan manusia Indonesia seutuhnya dalam usaha-usaha untuk MEMPERHATIKAN perilaku dalam mengkomunikasikan kehangatan serta MEMBIMBING dalam membangun kepercayaan dengan pemikiran ANALITIS STRATEGIS melihat masa depan yang bersifat antisipatif dari sudut pandang yang bersifat EKSPRESIF dengan penguasaan wawasan dan imajinasi.Dengan demikian apa yang telah diuraikan bahwa B3I mempengaruhi Visi (perjalanan yang ingin dilakukan), sehingga dalam bersikap (cara anda mengkomunikasikan suasana hati anda kepada orang lain) selalu dalam pemikiran yang positip, sedangkan Misi dalam Perilaku (segala tindakan yang dilakukan oleh suatu organisme) sebagai wahana transformasi dalam pola berpikir yang akan menuntun bagaimana organisasi bernegara menyeberangi kesenjangan B3I VS RENCANA PERSFEKTIF, POSISI DAN KINERJA dalam mewujudkan prima dalam karsa dan sadar dalam karya Jadi dengan adanya B3I diharapkan menjadi penuntun dalam berskap dan berperilaku karena menyangkut hal-hal yang konkrit yang digerakkan oleh manusia yang memiliki budaya sebagai penggerak mewujudkan hal-hal yang bersifat abstrak

5. KESIMPULAN

Bertitik tolak dari Visi dan Misi B3I yang diutarakan diatas sebagai penuntun, maka diperlukan pula rumusan yang jelas tujuan-tujuan yang hendak dicapai dengan B3I diformalkan kedalam peraturan pelaksanaannya.

Seandainya anda seorang PRESIDEN RI yang baru diangkat untuk memimpin Negara Kesatuan Republik INdonesia yang sedang mengalami masalah yang normal dan tidak normal, maka sebelum anda melangkah mencari penyelesaiannya akan timbul satu pertanyaan, mengapa masalah itu timbul ? Karena organisasi NKRI tidak siap mengantisipasi perubahan yang serba komplek dan ketidak kepastian, ditambah lagi posisi daur hidup Negara berada dalam masalah abnormal yang dikelompokkan kedalam katagori “penyakit”

Sejalan dengan pemikiran diatas, timbul pertanyaan “mengapa harus dimulai dari membanngun B3I ?” sedangkan kitapun menyadari bahwa membutuhkan waktu dalam mentransformasikannya karena hal-hal yang tak dapat diraba dan tidak terlihat sehingga diperlukan pemahaman atas peran B3I seperti yang telah kita utarakan sebelumnya, oleh karena itu bila kita mengakui perlunya perubahan yaitu menetapkan secara formal B3I maka mereka sebagai warga negara lebih cenderung untuk mendukungnya, sehingga diharapkan adanya satu pemahaman yang dapat mendorong perubahan dalam berikir yang menyangkut hal-hal sebagai berikut :

  • Manusia dan intelektual adalah unsur sentral dalam keberhasilan.
  • Konsepsi B3I menekankan peran utama manusia.
  • Teknik manajemen dan strategi yang baik tidak ada artinya apabila dalam berbangsa dan bernegara tidak memiliki orang-orang yang punya komitmen yang kuat untuk merealisasikan keputusan yang ditetapkan.
  • Pengalaman menunjukkan bahwa keunggulan yang diraih oleh negara-negara industri baru dan Jepang adalah konsekwensi dari budaya kerja yang diyakini oleh para pekerja.
  • NKRI yang memperhatikan unsur manusia dan intelektual akan mengembangkan B3I yang kuat.
  • Karena itu strategi NKRI yang baik adalah dilengkapi dengan dimensi B3I.

Jadi dengan pemahaman kita mengenai hal-hal tersebut diatas serta wawasan kita mengenai agama, bahasa, seni, kesusteraan, sejarah, ilmu pengetahuan dan sebagainya mendorong berpikir intuitif untuk merumuskan apa yang menjadi tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari konsepsi B3I yaitu :

  • Menjadi pedoman sebagai aturan yang harus kita patuhi dan dijalankan sebagai komitmen yang datang dari diri sendiri dalam bersikap dan berperilaku.
  • Dengan pedoman yang diformalkan dan dapat diterima oleh Warga Indonesia diharapkan dapat menuntun dalam menjalankan peran yang dibebankan kepadanya.
  • Dengan pedoman itu pula mendorong kepada setiap warga untuk mampu membangun kebiasaan yang produktif.
  • Menjadi pedoman dalam merumuskan budaya kerja kedalam masimng-masing unit kerja ssuai dengan bidangnya.
  • Menjadi pedoman bagi setiap orang yang merasakan akan arti penting untuk terus meningkatkan kompetensi agar dapat berperan dalam dimensi pembangunan.
  • Menjadi pedoman bagi setiap pemimpin pada semua tingkatan untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan kolaboratif.
  • Menjadi pedoman bagi setiap warga yang selalu siap menghadapi perubahan dalam gelombang ketidak pastian.
  • Menjadi pedoman sebagai daya dorong agar setiap warga mampu menggerakkan kreativitas dan inovasi

Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka untuk merealisasikan apa yang telah kita rumus dalam B3I (Budaya Berbangsa Bernegara Indonsia) diperlukan seperangkat strategi untuk melaksanakannya sebagai landasan untuk merumuskan kebijaksanaan dan program perencanaan, proses dan transformasi atas pelaksanaan perubahan yang kita harapkan, mencakup:

  • Strategi untuk meyakinkan semua pihak bahwa B3I, mutlah diperlukan dan dirumuskan kedalam ketentuan pasal 32 UUD “45, dengan mencantumkan bahwa pelaksanaan akan diatur dalam Undang-Undang.
  • Strategi mengelola penyelenggaraan Negara oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif haruslah berbasiskan B3I yang telah disepakati bersama dalam bersikap dan berperilaku dalam menjalankan peran secara responsip dalam arti selalu siap dalam menghadapi perubahan.
  • Strategi mengelola penyelenggaraan Negara oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif berbasiskan kejelasan kedalam iklim organisasi, gaya kepemimpinan dan kinerja dengan infrastruktur yang mendorong dalam bersikap dan berperilaku dalam emberikan konstribusinya dalam berperan.
  • Strategi dalam pengelolaan berbangsa bernegara berbasiskan pemanfaatan teknologi informasi dalam membangun kebiasaan yang produktif, perubahan berencana yang berkesinambungan dan melaksanakan kepemimpinan kolaboratif dan good governance

ABDUL TALIB RACHMAN

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s